JURNAL POLITIK VOL. 7 No. 13. 2011

Konseptualisasi wacana tentang partisipasi, kebijakan dan dinamika politik di negara demokratis amat menarik untuk dikaji secara mendalam. Hal ini beralasan, mengingat konsepsi demokrasi amat bersinggungan dengan ketiga konsep tersebut. Partisipasi yang melibatkan segenap komponen bangsa untuk terlibat dalam aktivitas “kenegarabangsaannya” tentunya harus disokong dengan kebijakan-kebijakan yang melindungi warga masyarakat. Tanpa adanya kebijakan-kebijakan seperti itu, tak dapat disangkal apabila dinamika politik juga akan mengalami roses yang stagnan, jika tidak dikatakan sebagai devolusi terhadap demokrasi.Dalam konteks ini, sesungguhnya membahas demokrasi dan konsep-konsep terukur yang “melingkarinya” juga harus melihat respon yang diberikan lingkungan sosialnya. Pada satu dimensi, demokrasi dianggap bukanlah pilihan terbaik dalam mengantarkan proses pembangunan politik di berbagai negeri di dunia ketiga, termasuk di Indonesia. Dalam kasus Indonesia, pernyataan “minor” ini dikemukakan oleh banyak kalangan yang merasa pesimis melihat kondisi perjalanan demokrasi di negeri ini, terutama sejak bergulirnya era pemerintahan Pasca Orde Baru. Kalangan pesimis ini, menilai apabila demokrasi bagaikan remah-remah yang akhirnya mengganggu kestabilan politik yang dibingkai dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, kalangan yang optimis menganggapnya berbeda. Demokrasi, meskipun berimplikasi pada kegaduhan politik, tetaplah menjadi salah satu jalan menuju kelembagaan politik yang sehat bagi bangsa Indonesia. Wacana perdebatan seperti ini, sejatinya tidak hanya terurai pada debat praksis di kalangan praktisi belaka, namun juga menjadi bagian dari sesi debat ilmiah dalam pembahasan demokrasi
yang lebih komprehensif. Hal inilah yang menjadi muatan dalam penerbitan Jurnal POLITIK Volume 7, No. 13/2011 kali ini. Setahun yang akan datang, perjalanan demokrasi lokal di Aceh akan diuji melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada), baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten. Hal inilah yang menjadi kajian dari Effendi Hasan, Effendi melihat partisipasi masyarakat Kabupaten Aceh Pidie pada Pemilu Kada tahun 2012, menjadi begitu strategis dalam menyelamatkan demokrasi di Aceh Pidie. Ia memproyeksikan bahwa partisipasi yang akan ditampilkan masyarakat akan lebih bergelora ketimbang partisipasi pada Pemilu Kada sebelumnya. Syaratnya sederhana, harus dilakukan pembenahan terhadap sistem pemilihannya. Tentunya, keikutsertaan warga masyarakat begitu penting dalam proses partisipasi politik di sebuah negeri, tentu saja tanpa melihat perbedaan latarbelakang pada masyarakat yang terlibat dalam partisipasi tersebut. Dalam kajian Ramli Dollah dan Wan Shawaluddin Wan Hassan, di Sabah, Malaysia, persoalaan Pemilihan Umum (Pilihanraya) sangat terkait dengan partisipasi kaum pendatang tanpa izin, sebab isu ini kerap dijadikan sebagai isu dalam kampanye politik di negeri jiran tersebut. Sehingga para pemimpin di Malaysia, harus berhati-hati dalam penggunaan isu para pendatang ini, karena dampaknya cukup signifikan dalam hasil Pemilihanraya di Malaysia.
Partisipasi yang ideal, sesungguhnya juga tidak perlu mengambil langkah yang kontraproduktif dalam pemaknaan nilai-nilai demokrasi yang hakiki. Misalkan dalam pembahasan isu-isu gender, sebab sebagaimana hasil kajian Zaini Othman dan Saat Awang Damit, wanita Brunei di Sabah, Malaysia ternyata memiliki rangkaian sejarah politik yang begitu panjang. Ini menegaskan betapa pentingnya peran perempuan dalam spektrum politik di Sabah Malaysia. Namun, pembicaraan demokrasi dan demokratisasi tidak harus hanya berbicara tentang aspek partisipasi belaka. Ia juga bisa dilihat sampai sejauhmana kebijakan negara yang terbangun dapat menjamin perlindungan asasi terhadap warga negaranya. Inilah yang dipelajari oleh Cucu Suryaman, saat ia mengkaji kebijakan fiskal dalam bingkai desentralisasi asimetris dalam pembangunan di Provinsi Papua. Terkait dengan kebijakan yang melindungi
warga negara, Sri Lestari mengurai analisisnya terhadap kebijakan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dalam pandangan Sri, selama ini belum ada kebijakan yang menyeluruh dan terpadu dalam hal perlindungan TKI di luar negeri. Ironisnya, mereka kerap dipandang sebagai pahlawan penghasil devisa bagi negara.Pola kebijakan inilah yang mestinya dikaji secara mendalam oleh aparatur negara agar implementasinya tidak mengorbankan kehendak serta kepentingan rakyat. Studi Agus Setaiawan menegaskan apabila kebijakan MoU Helsinki antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sesungguhnya menggambarkan jalan terang bagi proses perjalanan pembangunan yang berdimensi kemanusaiaan. Sebab, pembangunan tak mungkin berhasil manakala belum tercapainya kata sepakat untuk melakukan perdamaian. Dan dinamika politik menuju jalan panjang perdamaian akan mencapai hal yang hakiki pada saat tercapainya kontribusi perdamaian di Aceh, meskipun dengan menggunakan cara apapun. Seperti yang dilukiskan Saifuddin  Yunus dan Kamaruddin M. Said, yang melihat justru langkah perdamaian di Aceh dapat ditempuh salah satunya melalui kontribusi pendidikan yang diberikan warganya. Ikhtiar semua artikel yang diajukan oleh para penulis ini, sejatinya hanya diarahkan untuk memperkaya proses demokrasi di negeri ini.Wasalam,Redaksi

  • COVER JURNAL
JURNAL POLITIK VOL. 7 No. 13. 2011
JURNAL POLITIK VOL. 7 No. 13. 2011
JURNAL-POLITIK-OKE-BANGET.pdf!.html
0.0 B
550 Downloads
Details...