Isu Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia dan Malaysia

Hubungan indonesia dan Malaysia dalam satu dasarwarsa mengalami ketegangan terutama berkaitan dengan beberapa isu, antara lain : masalah perbatasan, tenaga kerja, ilegal loging dan cipta karya seni budaya. Beberapa isu ini kerap menimbulkan salah paham kedua belah pihak Indonesia maupun Malaysia. Sentimential sebagai bangsa satu rumpun tampaknya tidak mampu menjadi pendingin ketegangan kedua Negara.

Jangka panjang tentu iklim ini tidak akan menguntungkan. Padahal peluang kerjasama jauh lebih besar ketimbang pontensi konflik. Oleh karenanya kerjasama yang lebih erat di bidang ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, keamanan kedua negara bisa lebih ditingkatkan dan menguntungkan bagi kedua negara.

Mengingat pentingnya harmonisasi kedua negara dan bangsa serumpun , nampaknya perlu dilakukan langkah-langkah konstruktif dimana konflik dan kesahfahaman dapat diminimalisir. Oleh karenanya, beberapa isu yang disebutkan tadi perlu dicermati dan diteliti secara ilmiah, agar menemukan akar masalah serta rekomendasi. Sehubungan hal tersebut, para peneliti, khususnya dari institusi akademik dapat mengambil peranan melalui kegiatan pengkajian atau penyelidikan sehingga memberikan masukan yang objektif baik Indonesa maupun Malaysia.

Untuk maksud tersebut diatas, telah dilakukan kerjasama University Kebangsaan Malasysia dan Universitas Nasional P4M Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional dengan melakukan kegiatan workshop dengan rumusan hasil yang ditungakan dalam rumusan hasil dialog meja bulat kajian pembangunan komuniti di persempadanan Malaysia-Indonesia yaitu :

1. Permasalahan diperbatasan perlu dilihat dalam konteks dinamika lokal yang menuntut kebijaksanaan (kearifan)pemerintah pusat dan lokal masing-masing Negara. Etnisitas dan kewarganegaraan tidak selamanya dapat dipertentangkan dalam konteks daya tahan hubungan social ekonomi dan cultural masyarakat di lintas perbatasan. Mereka masing-masing dapat secara kreatif mempertahankan identitas kewarganegaraan sekaligus etnisitas.

2. Pada tingkat tertentu, permasalahan-permasalahan di perbatasan tidak hanya menimbulkan persoalan kebijakan inter-state tapi juga kerja intra state. Kebijakan intastate dapat juga menimbulkan kerugian bagi warga Negara tersebut yang tinggal di wilayah perbatasan.
3. Dalam persoektif politik makro, permasalah di perbatasan dilihat sebagai permasalahan kedaulatan dan keamanan Negara. Namun realitasnya, peranan Negara memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam mengendalikan dinamika social ekonomi masyarakat di perbatasan.

4. Perlunya memberikan perhatian memadai terhadap pendekatan lingkungan dalam mengelola wilayah perbatasan untuk keharmonisan hubungan social dan fisik dalam jangka panjang.

5. Perlunya mengintegrasikan pendekatan-pendekatan kesejahteraan, keamanan dan lingkungan dalam pembangunan masyarakat di wilayah perbatasan baik pada lingkup intra-state maupun inter-state dalam relasi interdependensi.

6. Perlunya sinkronissasi kebijakan mikro dan makro dalam mendorong kinerja birokrasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

7. Mendorong kerjasama penelitian untuk menemukan paradigma dalam mengekspolitasi permasalahan social-politik, ekonomi dan kultur di wilayah perbatasan untuk dapat menjelaskan realitas social yang kompleks dan mengkaji ulang model-model pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat di perbatasan, serta mengindentifikasi dampak pembangunan di wilayah perbatasan pada komunitas lokal ke dua negara