Jurnal Poelitik Volume 6/No.11/2010

Jurnal Poelitik edisi Volume VI. No.11.Tahun 2010, menurunkan beberapa topik tulisan yang beragam. Diawali dengan tulisan Nor Azizan Idris, yang mengetengahkan topik “Hubungan Malaysia-Indonesia Kontemporari: Pertembungan Antara Kepentingan Nasional dan Konsep Melayu Serumpun”. Topik ini sangat aktual, mengingat dalam 10 tahun terakhir hubungan Indonesia-Malaysia sedikit memanas walau tidak membawa implikasi yang serius. Namun, seiring dengan perubahan global dan domestik di masa mendatang, hubungan Indonesia-Malaysia akan membawa perubahan persepsi tentang beberapa hal penting, misalnya tentang konsep rumpun melayu, kepentingan nasional, kestabilan kawasan dan lain lain. Oleh karenanya, para peneliti Indonesia dan Malaysia memiliki peran penting untuk menjelaskan secara ilmiah agar mampu memberikan pandangan positif dalam upaya memperkuat hubungan kedua negara sebagai satu rumpun yang selama ini sudah terjalin dengan baik.Dua tulisan berikutnya juga berkaitan erat dengan hubungan Indonesia-Malaysia. Tulisan Misran Rokimin “Jambatan Sutera” Malaysia-Indonesia Lewat Karya Sastera: Tinjauan Sepintas Lalu, penulis memberikan penjelasan dan analisis tentang hubungan Indonesia-Malaysia, melalui karya sastra dan seni yang telah berhasil mendekatkan kedua bangsa serumpun ini. Sebagai konsekuensi dari proses “integrasi budaya” yang sudah berlangsung sejak lama, maka, kedekatan ini terkadang telah mengaburkan batas-batas fisik. Baik disebabkan oleh faktor keturunan dengan asal-usul sebagian orang melayu yang berasal dari Indonesia maupun faktor migrasi orang Indonesia ke Malaysia. Dalam realitas seperti ini terkadang klaim budaya tidak bisa dihindari, yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun dialog, kerjasama, dalam upaya membangun saling pengertian tanpa harus mengedepankan rasa permusuhan yang merugikan kedua bangsa serumpun ini. Salah satu isu lain yang tidak kalah menariknya adalah tulisan Mostafa Kamal tentang isu terorisme yang melibatkan kelompok Islam garis keras yang hidup di Indonesia dan Malaysia. Eksistensi kelompok Islam garis keras pada kedua negara ini telah menimbulkan rasa saling curiga. Persoalannya tidak sesederhana sebagaimana yang dijelaskan oleh para pengamat atau peneliti, kehadiran terorisme Islam tidak terlepas dari hegemoni sistem neo imperialisme dunia dan sejarah konflik ideologi politik

domestik. Terorisme semakin eksis tatkala ketiadaan keseimbangan peta politik dunia dengan “Barat” yang selalu ingin mempertahankan kekuatan hegemoni dan menindas dunia Islam. �Selainitu,propagandaterhadapterorismeIslamSelain itu, propaganda terhadap terorisme Islam juga tidak terlepas dari strategi mempertahankan hegemoni penguasa dunia. Bagian tengah atau bagian kedua tulisan jurnal Poelitik, diselingi tulisan saudara Kumba mengenai politik ekonomi dalam masa transisi, dengan mengetengahkan perbandingan model Rusia dan Cina. Reformasi kedua negara ini telah berhasil membangkitkan perekonomiannya. Model yang diketengahkan juga sangat menarik di antaranya peran para elit politik yang mampu membuat keputusan-keputusan strategis dalam mengakhiri masa transisi dan mengawal reformasi. Penjelasan dalam tulisan ini bisa dikomparasikan dengan pengalaman Indonesia dalam mengakhiri masa transisi yang dihadapkan kepada masalah politik dan ekonomi yang sangat kompleks — Indonesa sangat lambat dalam melakukan konsolidasi politik maupun membangun ekonominya. Pengalaman Rusia dan Cina diharapkan bisa memberikan inspirasi terhadap model-model pembangunan dan reformasi ekonomi politik pada kasus di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia.Bagian ketiga Jurnal Poelitik menyajikan hasil penelitian Galih Suroso, tentang perubahan pola perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan implikasinya terhadap integrasi politik. Perdamaian yang dicapai pihak Pemerintah RI dengan GAM yang dituangkan dalam MOU, dan melahirkan Undang-undang Pemerintah Aceh, No.11 Tahun 2006, telah memberikan dampak positif. Terutama dengan terjadinya proses penguatan kembali pada integrasi politik (NKRI). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa di Aceh, sebagaimana yang ditulis oleh Saifullah — proses demokratisasi pasca konflik berjalan sangat intens terutama dilihat dari Pemilu atau Pilkada. Secara tidak langsung, tulisan saudara Saiful Usman mengisi penjelasan yang ditulis oleh Galih Suroso, tentang konstelasi politik di Aceh pasca perdamaian. Meskipun kedua kasus tersebut sudah lama berlangsung, namun informasi yang disajikan sangat bermanfaat untuk mengetahui atau memahami bagaimana perkembangan politik dan demokrasi pasca konflik. Setidaknya kedua tulisan tersebut juga akan bermanfaat terutama untuk studi atau kajian lanjutan bagi peneliti politik lokal atau pembangunan politik di Indonesia. Masih dalam kasus politik lokal, saudara Yusuf Solihan juga mengetengahkan tentang fungsi anggaran dan pengawasan DPRD DKI Jakarta dalam pelaksanaan APBD

2006, khususnya Bidang Pendidikan. Penulis telah memberikan penjelasan tentang lemahnya fungsi pengawasan, sehingga anggaran pembangunan dan penggunaannya tidak sesuai dengan perencanaan. Kelemahan ini tidak sekadar alasan-alasan administratif, namun yang tidak dapat dihindari adanya proses dan dinamika politik yang sangat berpengaruh ketika dimulainya penyusunan anggaran. Kuatnya pengaruh politik menimbulkan salah satu implikasi, yakni tindak korupsi. Kasus seperti ini ternyata bukan monopoli DPRD DKI Jakarta, melainkan sudah menjadi gejala umum di lembaga legislatif daerah. Demokratisasi yang lebih mengemuka adalah menguatnya budaya korupsi ketimbang penguatan penegakkan hukum, pelayanan publik yang prima sebagai jalan untuk mensejahterakan rakyat.

Jurnal Poelitik Volume 6/No.11/2010
Jurnal Poelitik Volume 6/No.11/2010
Jurnal Poelitik Volume 4-No.2-2008 fulltext(2).pdf
4.2 MiB
1580 Downloads
Details...